Rabu, 06 Februari 2008

Asal – Usil (Islam dan Nasionalisme)

M

erujuk pada pemikiran Bung Sjahrir (salah seorang founding fathers Republik Indonesia) tentang nasionalisme, maka nasionalisme yang dimaksud oleh penulis artikel di atas (Dr Ali Muhammad Naqavi) dapat disebut sebagai nasionalisme yang agresif, ekspansif, dan imperialistik. Bahkan ia dijadikan sebagai doktrin kekuasaan dan pemaksaan kehendak nasional terhadap bangsa-bangsa yang lebih lemah. Tetapi, bukankah nasionalisme negara-negara bekas jajahan di Asia dan Afrika lebih tepat disebut sebagai nasionalisme progressif, yakni nasionalisme yang memperjuangkan demokrasi di bidang politik dan keadilan sosial di bidang ekonomi? Bukankah nasionalisme seperti ini dapat diidentifisir sebagai perjuangan kemerdekaan dari rakyat yang terjajah (tertindas / mustadh’afin)? Bukankah substansi nasionalisme progressif itu adalah perjuangan kemerdekaan yang juga sangat dianjurkan oleh agama (QS 90 : 13 dan 28 : 5)? Dengan begitu, betapa luhurnya ucapan Mahatma Gandhi: “My nationalism is humanity”, yang juga sering dikutip oleh Bung Karno. Bukankah Bung Karno telah menawarkan suatu “nasionalisme yang tumbuh subur dalam tamansari perikemanusiaan”?

***

DARI perspektif Islam, etika (akhlaq) --- yang mendasari humanisme itu --- bukan dianggap sekadar suku cadang hukum, tetapi sebagai pemekaran “Kebenaran” dalam jiwa manusia. Dengan kata lain, etika humanisme bukan metode atau instrumen untuk menjalankan hukum belaka. Dalam kaitan ini menarik dikemukakan pertanyaan: “Apakah manusia --- setelah berjuang atas nama kemanusiaan atau kemerdekaan ---hanya cukup puas menepuk dada bahwa inilah manusia dan kemudian bersiap dipuruk dalam kegelapan tanah?

Bagaimanapun, konsep humanisme atau hak-hak asasi menurut Islam tidak sepenuhnya sama dengan yang dirumuskan Barat. Islam memandang bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) --- dan juga demokrasi --- tidak bisa dilepaskan dari aspek teologi. Misalnya, dalam soal kepemilikan. Barat berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah milik manusia (individu atau sekelompok orang). Sedangkan Islam meyakini bahwa “segala yang ada di alam semesta ini (baik lahir maupun batin) adalah milik Allah SWT (QS 20 : 6 dan QS 30 : 26). Dengan kata lain, manusia hanya diamanati untuk mengelola milik Allah itu (QS 2 : 30; QS 5 : 48; dan QS 38 : 26) dan memakmurkannya (QS 11 : 61) untuk kemanfaatan manusia itu sendiri (QS 34 : 18 – 19 dan QS 29 : 6).

Sebagai agent of development, hamba Allah (abdillah) tidak akan mengeksplorasi alam tanpa kendali. Dia, misalnya, tidak akan mereklamasi pantai atau menambang pasir laut secara egois (tidak terkendali) yang akan merusak ekosistem; atau juga melakukan penggundulan hutan (QS 2 : 205) hanya semata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, dia tidak akan melanggar ketentuan Allah (sunnatullah), baik yang tertulis maupun tidak tertulis (hukum alam). Dalam dirinya tidak ada ruang bagi pelindung-pelindung selain Allah SWT karena dia yakin bahwa pelindung-pelindung seperti itu bagaikan rumah laba-laba yang kontruksinya sangat lemah (QS 29 : 41).

Dengan konsekuensi yang diperluas, dia tidak akan pernah merasa rendah diri (inferiority complex) --- apalagi frustrasi --- menyaksikan merebaknya kecongkakan jaringan ideologi neoliberalisme atau globalisasi yang disponsori dan dimandori oleh Amerika Serikat sebab ia yakin --- tentu saja dengan didasari analisis keilmuan yang sahih --- jaringan tersebut akan rontok cukup dengan proses pembusukan dari dalam dirinya sendiri.

***

JIKA nasionalisme merupakan paham yang luhur dan memiliki akar historis yang kokoh, pastilah ia memiliki rumusan tegas. Masalahnya, mengapa nasionalisme di Dunia Ketiga menderita benjol-benjol memar dihantam palu godam budaya kapitalisme global (neoliberalisme atau totaliterisme pasar)? Sebagai tubuh yang sempurna, apakah ia tidak memiliki antibody untuk menangkal racun-racun neoimperialisme itu? Lalu, mengapa pula ia acap dimanipulasi sebagai alat untuk melestarikan kekuasaan (status quo)? Benarkah adagium right or wrong is my country adalah turunan sah dari nasionalisme? Bagaimana mensinkronkan adagium tersebut dengan ajaran Islam yang mengajarkan “kebenaran datangnya dari Allah SWT” (QS 3 : 60) dan “kezaliman” atau “kerusakan” pasti diakibatkan oleh perbuatan manusia (QS 10 : 44 dan QS 30 : 41), dan oleh karenanya setiap Muslim perlu berlaku adil meskipun terhadap dirinya sendiri (QS 5 : 8), di samping menyampaikan kebenaran (dengan strategi tertentu) walaupun pahit (Al Hadits)?

Bagaimana pula kita menanggapi pandangan Benedict Anderson, bahwa “pada mulanya nasionalisme adalah budaya yang dibangun dari tradisi perkawanan yang tumbuh subur dalam kehidupan komunitas desa dan suku-suku. Budaya ini kemudian menjadi komoditas politik dan berubah menjadi wacana absolut tatkala diambil alih oleh negara (bangsa)”? [Imagined Communities (2001)]. Atau pendapat Michel Foucault, tokoh postmodernisme, bahwa “nasionalisme sebagai warisan abadi itu tidak ada. Yang ada tak lain adalah the dissension of others (pertikaian orang lain)”?

Kemudian, benarkah nasionalisme yang dirumuskan oleh Prof Mohammad Yamin tidak didasarkan pada ulasan sejarah yang empiris, tapi sekadar memenuhi tuntutan akan persatuan untuk melawan kolonialisme, meskipun itu sangat ampuh dalam mengorganisasikan perlawanan? Patutkah rumusan Prof Yamin itu dicarikan pembenarannya dalam Islam, misalnya dengan menggunakan kaidah fiqh : “Jika suatu kewajiban hanya dapat ditunaikan dengan menggunakan sarana sesuatu yang lain, maka penggunaan sesuatu yang lain itu menjadi wajib”? Artinya, jika nasionalisme bisa digunakan sebagai instrumen untuk melawan kolonialisme (neokolonialisme), bukankah pemanfaatan jargon nasionalisme itu menjadi wajib hukumnya? Tapi, betulkah nasionalisme merupakan satu-satunya instrumen ampuh untuk melawan kolonialisme (imperialisme atau neoimperialisme)? Jika betul, maka tesis Foucault di atas menjadi rontok. Tapi, jika jawabannya: tidak betul, maka setidaknya nasionalisme harus direlakan untuk dimekarkan ke arah internasionalisme agar tidak jumud dan eksklusif. Masalahnya, bagaimana jika internasionalisme itu tidak menjurus kepada konvergensi atau simbiosis mutualistik, seperti yang dimaksudkan dalam ayat: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa (mungkin bisa diterjemahkan: beraneka corak nasionalisme) dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal (mungkin bisa diterjemahkan: bersimbiosis mutualistis secara adil untuk membangun sesuatu yang konstruktif)”? --- Lihat QS 49 : 13.

Bagi Indonesia, bagaimana konkretnya agar kebebasan gerak ke arah internasionalisme itu tidak terjebak pada liberalisme (neoliberalisme), tapi tetap harus berpijak pada sikap kegotongroyongan bersama? Dan, jangan lupa, bagaimana menetapkan prinsip kegotongroyongan yang berkeadilan (QS 16 : 90)? Atau, bisa saja kegotongroyongan itu tidak memiliki prinsip yang kokoh dan universal, mengingat hampir setiap bangsa atau komunitas memiliki corak kegotongroyongan yang berbeda-beda? Bukankah semut saja mempraktikkan gotong royong tatkala memindahkan sebutir gula pasir? Lalu, mungkinkah keadilan universal dapat tumbuh bersama dengan spektrum kegotongroyongan yang variatif seperti itu?

Adalah wajar jika kita menolak konsepsi internasionalisme yang digagas oleh Karl Marx dan Engels, yakni suatu konsepsi yang hendak mempersatukan kelas-kelas buruh dan proletar tanpa dihambat oleh batasan nasional atau negara (the borderless world). Tetapi jika upaya pembentukan tata dunia yang berkeadilan harus ditempuh --- antara lain --- dengan masuk lewat forum Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization / WTO), bukankah sudah terbukti bahwa forum ini terus dikangkangi oleh kelompok negara maju, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang untuk memeras negara-negara sedang berkembang? Lalu, apa bedanya formalisasi forum seperti itu dengan legalisasi pelacuran (misalnya)?

Nah, bagaimanakah nalarnya nasionalisme agresif dan nasionalisme progressif bisa tampil bersama secara adil dalam pentas internasionalisme, seperti forum WTO itu, sementara negara-negara miskin dan berkembang kian disibukkan dengan rengekan lebih dari 815 juta penduduknya yang kelaparan (data tahun 2004).

Dengan format (landscape) seperti itu masih relevankah kita mempercayai jargon Millennium Development Goals / MDGs, di mana salah satu butir (dari delapan butir) tujuannya adalah “menanggulangi kemiskinan dan kelaparan”. [**]

Jakarta, 18 / 8 / 2007.

____________________________
”Asal – Usil” dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano) --- Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN
(http://forumsptn-wacana-bung-karno.blogspot.com)
dan Pemred Jurnal DPD Plus DIGITAL.

ISLAM DAN NASIONALISME (Bagian Pertama)

Oleh: Dr Ali Muhammad Naqavi

Intelektual Iran

Survei Sejarah Nasionalisme

1. Munculnya Nasionalisme Sebagai Suatu Keyakinan

Meski beberapa karakteristik nasionalisme hanya ditemui pada sistem kesukuan negara kota Yunani beberapa ribu tahun yang lampau,1 tapi nasionalisme sebagai mazhab pemikiran politik, sosial, dan ideologi baru muncul di Barat menyusul “Revolusi Perancis”.

Jean Jacques Rousseau merupakan pembela yang paling gigih atas keyakinan ini. Dia menekankan perlunya kesatuan, solidaritas, dan semangat kelompok serta meminta agar setiap orang memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air atau negeri di mana mereka dibesarkan. Rousseau berkeyakinan bahwa tanah air merupakan inti dan pusat kecintaan serta loyalitas seseorang atau kelompok. Dia mengembangkan keyakinan ini menjadi semacam kewajiban keagamaan yang suci, dan sangat mengecam gagasan aturan sosial yang didasarkan pada paham keagamaan.

Rajutan utama nasionalisme dimunculkan oleh Revolusi Perancis, di mana untuk pertama kalinya ia ada dalam bentuk praksis. Kemudian, stimulasi emosi terhadap bendera dan bangsa, pemujaan pahlawan nasional, komposisi lagu kebangsaan, kebanggaan atas bahasa dan ras Perancis, penciptaan festival dan upacara-upacara nasional yang menyerupai ritus keagamaan, kebanggaan terhadap sejarah Perancis serta keyakinan missi besar bangsa Perancis, timbul setelah revolusi tersebut.

Tetapi dengan berkuasanya Jacobins, dan adanya huru-hara yang menyertai revolusi itu, borok nasionalisme tampak menganga dengan jelas dalam usianya yang dini. Bagi Jacobins, nasionalisme merupakan alat untuk mempermainkan perasaan orang banyak, mobilisasi umum, agresi terhadap negeri-negeri tetangga, ekspansionisme, pembantaian besar-besaran, korupsi, penindasan, dan pemuasan diri. Dari sini terlihat bahwa sentimen nasionalistik selalu menimbulkan agresi dan imperialisme. Bagi Jacobins, interes kebangsaan bisa dimanipulasi menjadi dasar bagi pengambilan keputusan pribadi.

Berkat pengaruh progresif Revolusi Perancis di Barat, konsep nasionalisme secara cepat meraih popularitas2 dengan menonjolkan gagasan kebebasan dan demokrasi. Hadirnya Napoleon Bonaparte semakin mempercepat langkah nasionalisme di Barat. Napoleon merupakan seorang yang sangat tegar membela nasionalisme, dan dialah yang pertama kali menebarkan benih nasionalisme itu di negeri-negeri Islam. Keyakinannya yang kuat membukakan jalan bagi kebijakan-kebijakan ekspansionistik dan agresif, di samping perang dan pembantaian yang dilakukannya. Rupanya, semangat dominasi atas bangsa Perancis, dan kemudian bangsa-bangsa lainnya, merupakan pengaruh kontaminasi virus sentimen nasionalistik yang bekerja efektif dalam tubuh Napoleon.

Di Jerman dan Italia, semangat ini juga berkembang dengan cepat, dan atas nama nasionalisme, dilakukan berbagai kejahatan yang disusul dengan pertarungan berdarah demi mengejar kekuasaan.

Abad 19 disebut sebagai “abad keemasan” nasionalisme3. Pada abad inilah Thomas Jefferson dan Thomas Paine meletakkan fondasi bagi nasionalisme Amerika Serikat. Di Inggris, Jeremi Benthan memberikan perspektif baru atas nasionalisme. Melalui William Gladstone, nasionalisme Inggris mencapai puncaknya. Nasionalisme kemudian dikembangkan sebagai gerakan intelektual dan akademis di seluruh Eropa Tengah dan Barat.

Mazzini, yang besar di Italia, dipandang sebagai teoritisi terbesar nasionalisme di abad ke-19. Penganjur besar dan pemegang bendera nasionalisme lainnya pada abad tersebut adalah Guiseppo Garibaldi (Italia), Victor Hugo (Perancis), dan Otto Bismarck (Jerman).

Pada abad tersebut nasionalisme mengukir sejarah, di mana telah terjadi peristiwa-peritiwa besar. Belgia menjadi merdeka, sedangkan di Amerika Selatan dan Tengah, koloni-koloni Portugal dan Spanyol mengumumkan kemerdekaannya di bawah kepemimpinan Simon Bolivar dan Jose Martin. Tetapi, sentimen kuat nasionalisme telah dibangkitkan oleh para penguasa Barat di koloni-koloni Eropa, seperti di Kesultanan Ottoman, Yunani, Bulgaria, Hongaria, Finlandia, Cechoslowakia, dan Kroasia. Negeri-negeri ini dibius dengan klaim kemerdekaan.

Tentu saja, peristiwa ini tampak sepele bila dibandingkan dengan ekspansi imperialisme di Dunia Ketiga, dan juga aneka konflik politik dalam beberapa pemerintahan di Barat. Sejarah telah membeberkan bahwa nasionalisme jauh lebih destruktif ketimbang konstruktif. Berbagai kebijakan serta agresi kolonialistik Inggris dan Perancis, juga ekspansionisme Napoleon III serta Bismarck, membuktikan bahwa slogan-slogan culas nasionalisme dan liberalisme Barat tidak lebih dari sekadar pepesan kosong, namun ditutupi serta dimanipulasi untuk memperbudak negeri-negeri terjajah atau tertindas (mustadh’afin).

2. Munculnya Nasionalisme Sebagai Hasil Kevakuman Ideologi Barat

Nasionalisme merupakan keyakinan dan ada pula yang menyebutnya sebagai agama palsu yang diciptakan oleh Barat untuk mengisi kevakuman ideologi.

Manusia tidak dapat hidup tanpa keyakinan atau ideologi, di mana mereka menunjukkan perasaan cinta dan kasih sayang. Di Barat, pada Abad Pertengahan, keyakinan atau ideologi ini banyak dianut oleh ummat Nasrani. Dengan begitu mereka telah terjebak pada tindakan tidak realistis dan tidak rasional. Dan telah menempatkan agama dalam satu dimensi saja. Tentu saja agama seperti itu bukanlah agama universal.

Sejak Renaissance serta masa-masa selanjutnya, telah terjadi surutnya pengaruh gereja; dan agama Nasrani tidak lagi mewarnai keyakinan yang hidup di Eropa. Dengan kata lain, agama ini telah kehilangan dinamikanya, padahal seharusnya ia bisa mendorong semangat, keaktifan, dan solidaritas. Setelah Renaissance, agama (Nasrani) tidak lagi berperan dalam ranah politik, intelektual serta kehidupan emosional masyarakat; dan ideologi disingkirkan untuk divakumkan. Dengan ketiadaan gaya pendorong yang bisa membangkitkan mereka berarti orang-orang Barat hidup dalam kegelapan. Karena manusia tidak bisa hidup dalam suasana vakum seperti itu, dan bahwa mereka harus membutuhkan suatu ideologi untuk diikuti dan dicintai, maka terjadilah penyuntikan ide-ide nasionalisme Barat oleh Azar; dan itu segera diteguk oleh masyarakat Barat yang kebetulan sedang menderita haus keyakinan. Kevakuman ini kemudian diisi pula oleh marxisme; dan keduanya --- nasionalisme dan marxisme --- besar andilnya dalam melemahkan pengaruh gereja.

Sebaliknya di Timur (Dunia Islam) tidak pernah terjadi kevakuman seperti itu. Di sini, Islam benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat; ia sangat dinamis dan tampil sebagai ideologi universal. Dinamika tersebut terlihat mencapai kejayaannya satu abad setelah kedatangannya (Islam). Pada masa tersebut Islam mampu mempersatukan daerah-daerah yang membentang dari Afrika Utara hingga tempat-tempat terjauh di Asia, dari Spanyol ke Mongolia. Selain itu, ia (Islam) dapat mempersatukan secara bersama-sama dan sederajat orang-orang dari berbagai suku, ras, bahasa serta adat-istiadat dalam ikatan “ummat” yang tunggal. Bahkan hingga sekarang Islam terus memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan semangat dan solidaritas dibandingkan dengan ideologi-ideologi lainnya. Islam dapat memberi inspirasi bagi pengikutnya untuk mengorbankan harta dan jiwa-raga; dan atas dasar ini negeri-negeri Islam tidak perlu mengimpor nasionalisme yang merupakan komoditas Barat (dan diproduksi sesuai dengan kondisi khas suatu bangsa atau daerah).

Para nasionalis dan intelektual didikan Barat yang ada di Dunia Islam banyak yang tak perduli dengan realitas di negeri mereka, bahkan mengabaikan kebudayaan mereka. Mereka ini berkhayal bahwa beberapa eksperimen yang berhasil di Barat [seperti demokrasi ala Barat (?) --- Penerjemah] akan dapat berhasil bila diterapkan di Timur. Sayangnya, ini hanyalah ilusi belaka. Penjiplakan mentah-mentah oleh tuan-tuan intelektual itu disebabkan kurangnya ketajaman dalam mengamati bahwa Barat memiliki kondisi-kondisi khusus yang berbeda dengan negeri-negeri Islam. Barat pernah dihadapkan dengan kemerosotan peran gereja, sedangkan Islam justru berperan sangat dinamis. Ajaran Islam tidak terdiri dari seperangkat dogma dan ritus yang dipaksakan oleh pemuka-pemuka agama, tetapi merupakan ideologi komprehensif dan hidup dinamis yang memberi ruang bagi perkembangan intelektual dan implementasinya, baik itu menyangkut individu maupun masyarakat.

3. Nasionalisme dan Kolonisasi

Perlu disadari bahwa nasionalisme adalah akar dari imperialisme. Kolonialisme dan kapitalisme merupakan dua faktor lain yang mendorong penyebaran nasionalisme.

Pada abad ke-19, orang-orang Barat berlayar mencari daerah untuk kolonisasi dan menjarah negeri-negeri Dunia Ketiga. Mereka menjajah negeri-negeri di Asia dan Afrika ibarat srigala haus darah. Dengan begitu, mereka memerlukan ideologi kuat untuk melestarikan penjarahan dan kriminalitasnya; sementara pada saat yang sama menyiapkan motif tertentu untuk penjarahan dan kolonisasi selanjutnya. Maka, dalam upaya-upaya kolonisasi yang penuh nafsu itulah nasionalisme muncul sebagai sebuah ideologi dan keyakinan yang hidup di Barat.

Dalam hubungannya dengan kolonisasi, nasionalisme memberikan tiga peran utama.

1. Dia merupakan sumber awal kolonisasi. Perasaan patriotik yang membara (kurang rasional, lebih menonjolkan lambang atau simbol-simbol ketimbang faktor kualitas dan pemberdayaan --- Pen), keyakinan akan keunggulan bangsa atau ras, kebanggaan pada suku dan kebesaran sejarah serta budaya, semuanya ditimbulkan dari nasionalisme, yang memberi pijakan bagi ekspansionisme politik dan penggeregotan ekonomi. Imperialisme adalah turunan tak sah dari inklinasi nasionalistik.

  1. Nasionalisme merupakan alat untuk menjustifikasi kolonisasi dan berbagai tindakan biadab bangsa-bangsa Barat yang menjajah dengan berkedok demi “kepentingan nasional” dan “membangkitkan kebesaran bangsa” mereka.
  2. Nasionalisme memiliki motif yang kuat dengan tetap mempertahankan semangat kolonisasi. Dengan mengobarkan sentimen nasionalistik dan semangat pengorbanan diri bagi Tanah Air, motif untuk kolonisasi semakin kokoh, yang memberi daya dorong bagi Inggris, Perancis, dan Jerman untuk mendominasi Asia dan Afrika.

***

FRANCIS Cooker, seorang pemikir Barat terkemuka, menulis: “Pada abad ke-19, sebagian besar kalangan nasionalis meyakini dan mengklaim bahwa bangsa-bangsa terkemuka memiliki sejarah dan kebudayaan yang maju serta keunggulan nasional, juga rasial. Oleh karenanya, mereka tidak puas menjustifikasi berbagai nilai lebih tersebut hanya dalam batasan bangsa mereka. Tanggung jawab nasional dan patriotik mereka tidak boleh hanya dibatasi pada upaya-upaya pertahanan dan jaminan kemerdekaan (kebebasan) serta integritas teritorial bangsa mereka. Mereka memiliki misi universal untuk melakukan ekspansi pengaruh politik dan kebudayaan bangsa ke berbagai tempat di dunia dengan alasan untuk misi kemanusiaan, di samping membantu membudayakan negeri-negeri atau bangsa-bangsa yang dianggap masih terbelakang, dan ini bila perlu dilakukan dengan kekuatan dan kekerasan.”

***

PAPARAN di atas --- yang merupakan konklusi logis pemikiran nasionalistik --- dianggap sebagai akar kolonisasi dan alat untuk menjustifikasi keganasan penjarahan melalui imperialisme.

Sebuah survei tentang kata-kata dan tulisan-tulisan para pendiri paham nasionalistik di abad ke-19 menunjukkan betapa congkaknya mereka telah menyebarkan pemikiran bahwa “tugas nasional (kami) memaksa kami untuk tidak hanya mempertahankan batas wilayah, tapi juga menggunakan kekuatan militer dan politik --- kendati berada ribuan kilometer dari tapal batas wilayah kami --- untuk kejayaan bangsa.”

Dr Bridgehet, seorang pemikir nasionalis di abad ke-19, menulis: “Merasa puas dengan integritas teritorial kita tidaklah cukup karena pengabaian keunggulan internasional, politik, dan militer berarti kita lalai dari tugas utama melindungi keunggulan historis bangsa kita. Jika kita berhenti menggencarkan ekspansionisme, kebanggaan nasional akan sirna. Hanya dengan petualangan dan peperangan, kebanggaan bangsa kita dapat dipertahankan.”4

Nasionalisme juga bisa dikembangkan dari pendapat Darwin --- yakni tentang premis: “Yang terkuat dapat bertahan hidup” (survival of the fittest) --- yang diproyeksikan dalam kehidupan sosial dan politik. Di Jerman, Ernest Haeckel dengan gigih mempropagandakan gagasan ini. Ia menyatakan: “Hanya bangsa kuat dan berkuasa yang memiliki hak untuk hidup dan pantas untuk meminggirkan bangsa-bangsa lemah dan terbelakang.” Bukankah ini layak disebut “kanibalisme peradaban modern”?

Karl Pearson, juga seorang nasionalis terkemuka, menganggap “survival of the fittest” sebagai “hukum alam yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa”. [**]

Catatan:

1. Beberapa peneliti berpendapat bahwa reformasi sebagai awal nasionalisme terjadi pada tahun 1648, yakni ketika meletus insiden Westphalia. Tetapi, mayoritas peneliti menganggap Revolusi Perancis merupakan titik awal munculnya nasionalisme.

2. Salow Baron: “Modern Nationalism”, hal. 43, New York, 1927.

3. Hans Kohm: “The Idea of Nationalism: A Study in It’s Origin and Background”, hal. 116, New York, 1944.

4. Francis W Cooker: “Recent Political Thought”, hal. 443-48, New York, 1934.

______________________________________________

Diterjemahkan dari buku “Islam and Nationalism” (1984).

Penerjemah: Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN (http://forumsptn-wacana-bung-karno.blogspot.com).

Penerbitan tulisan ini adalah dalam rangka peresmian berdirinya Forum SPTN pada tanggal 17 Agustus 2007.

Ikuti “Bagian Kedua” (“Kaitan Antara Nasionalisme dan Kapitalisme”).

Wacana Tentang Bung Karno

(Bagian Pertama)

Pengantar

Bung Karno pernah mengutip pernyataan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln: “One cannot escape history” (orang tidak dapat menghindari sejarah). Oleh beliau, pernyataan ini dipertegas lebih dinamis, bahwa “bukan saja tidak mungkin orang menghindari sejarah, tetapi bahkan jangan sekali-kali meninggalkannya.” Tanpa harus mengusung formalisme agama, Bung Karno dengan sendirinya menyetujui anjuran Allah SWT: “Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu ….” (QS 24 : 34). “L’histoire se repete” (sejarah berulang),” begitu kata orang Perancis.

Bila kita tengok kembali sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, terdapat dua generasi nasionalis. Generasi pertama (pada seperempat pertama abad ke-20) diwakili tokoh-tokoh seperti Tjokroaminoto, Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan sebagainya. Sedangkan generasi kedua, kita temui para pejuang seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Mr Mohammad Natsir, KH Wahid Hasjim, Tan Malaka, Haji Agus Salim, dan sebagainya.

Dari sederetan nama-nama tersebut, Bung Karno menempati posisi khas. Kiprahnya bukan saja membangkitkan semangat untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi juga memberi inspirasi bagi pergerakan anti kolonialisme di berbagai belahan dunia. Pidatonya, yang disampaikan di PBB, “To Build the World Anew” (“Membangun Dunia yang Baru”) bergaung di seantero dunia.

Oleh karenanya, Forum SPTN merasa perlu mewacanakan sosok dan kiprah tokoh kharismatik ini. Tentu saja, Forum SPTN tidak bermaksud menempatkan Bung Karno sebagai manusia suci (akhlak), karena kesucian sudah merupakan hak prerogatif pribadi-pribadi tertentu yang dianugrahkan oleh Allah SWT (lihat Al-Qur’an 33 : 33).

Tanya-Jawab

Tanya:

Apa yang dimaksud dengan “soekarnoisme” atau lebih tepatnya “marhaenisme”?


Jawab:

Secara sederhana, “soekarnoisme” terangkum dalam Panca Azimat Revolusi (PAR), yang diambil dari pidato Bung Karno tanggal 17 Agustus 1965. Kelima azimat tersebut terdiri dari: (1) Nasionalisme, Islamisme dan marxisme, yang dituangkan dalam tulisan pada tahun 1926; (2) Pancasila, yang lahir tahun 1945; (3) Manipol / USDEK, yang dicetuskan pada tahun 1959; (4) Trisakti (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan), yang digagas pada tahun 1964; dan (5) Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), yang dicetuskan tahun 1965.

Bila didalami, PAR berisikan semangat membangun kemerdekaan bangsa, sosialisme, dan perdamaian dunia yang adil dan beradab. Singkatnya, ia mengandung amanat penderitaan rakyat di seluruh dunia. Jadi, sah-sah saja bila ada pendapat bahwa “soekarnoisme” berdimensi dunia. Apalagi bila pendapat ini ditopang pula dengan pidato Bung Karno di PBB: “To Build the World Anew” (“Membangun Dunia yang Baru”).

***

MENURUT Terry Eagleton (The Ideology of the Aesthetic --- 1990), strategi penyebaran ideologi terdiri dari rasionalisasi, universalisasi, dan naturalisasi. Dengan universalisasi, nasionalisme Bung Karno memekar menjadi internasionalisme atau perikemanusiaan. Dalam kaitan ini, ia pernah mengutip perkataan Mahatma Gandhi (1869 – 1948): “Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan.”

Kiranya akan lebih lengkap seandainya Bung Karno juga menyitir pandangan-pandangan Leo Nikolavitch Tolstoy (1828 – 1910) --- seorang filsuf dan sastrawan religius Rusia --- karena Gandhi pun sangat terinspirasi oleh pribadi besar itu, terutama lewat tulisan Tolstoy: “The Kingdom of God is Within You” dan “Calender”.

Di antara perkataan Tolstoy adalah: ”Jangan terlibat dalam kekerasan!”; “Kita diciptakan bukan untuk mengalahkan orang lain atau untuk tunduk kepada mereka …… dalam dua keadaan itu, martabat sangat tidak dihargai”; “Tujuan dan hakikat seni adalah sebagai penggerak kebenaran dari ranah akal sehat ke ranah perasaan, dan untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa kebaikan mereka terwujud apabila mereka bersatu, dan membangun kerajaan Tuhan serta kerajaan kasih di mana saja …… hakikat seni adalah untuk menciptakan rasa kesatuan persaudaraan dalam diri kita semua”; atau juga “yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah hal-hal yang umum tentang semua agama --- Budha, Islam, Kristen, Yahudi, dan sebagainya”.

Tanya:

Apakah dengan universalitas “soekarnoisme” itu lalu ia bisa dipersamakan dengan “leninisme”?

Jawab:

Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya terlebih dahulu kami ulas sekilas tentang ideologi “marxisme-leninisme”. Ideologi “marxisme-leninisme” atau lebih dikenal sebagai “komunisme” bertujuan merebut kekuasaan dunia dari tangan kapitalisme (imperialisme) lewat perjuangan “progresif revolusioner”. Dengan revolusi, Lenin menginginkan penghancuran total struktur kepemilikan dalam masyarakat (kapitalis) untuk kemudian dikontrol oleh partai proletariat. Menurut Lenin (1870-1924), revolusi hanya bisa dibangun lewat kesadaran sosialis-revolusioner; dan ini tidak mungkin timbul dengan serta-merta. Kesadaran revolusioner tersebut harus didasarkan pada kesadaran “serikat buruh” (trade unionalist). Dengan kata lain, ia harus merujuk pada pengalaman langsung di lingkungan kerja mereka; dan mereka itu selalu akan menuntut upah lebih tinggi serta perbaikan kondisi-kondisi kerja. Tetapi, bagaimana jika para pemilik modal (kapitalis) mampu memenuhi tuntutan mereka?

Dari sini terlihat bahwa Lenin mengembangkan lebih lanjut doktrin marxisme. Seperti diketahui, Karl Marx (1818-1883) --- sebagai pencetus marxisme --- berpandangan bahwa kapitalisme, karena dinamikanya sendiri, semakin keropos sehingga akan menciptakan situasi matang bagi terwujudnya revolusi. Lenin kurang sependapat dengan pandangan ini. Menurutnya, revolusi sosialis hanya bisa terwujud bila ada tindakan-tindakan konkret dari kaum proletar. Dus, harus ada kesadaran kaum proletar itu yang dirangsang dari luar, bukan dari dinamikanya sendiri. Maka, di sinilah perlunya partai. Partai harus mengorganisasikan serta memimpin proletariat. Partai harus dimotori oleh sekelompok intelektual revolusioner yang pro “pembebasan” buruh. Para intelektual ini tidak hanya menyadarkan kaum buruh, tapi juga bersama mereka memobilisasi revolusi.

Pada tahun 1894, Lenin meluncurkan buku “What the friend the People are and How They Fight the Social Democrat”. Dalam buku ini ia mengajukan gagasan bahwa kelas buruh dan kaum tani merupakan dua kekuatan besar yang bisa menggulingkan Tsar. Gagasan ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya Partai Marxis Rusia, yang programnya adalah “nasionalisasi tanah” (landreform) dan membentuk “diktator proletariat”.

Pada kongres kedua partai (17 Juli 1903), mayoritas peserta menyetujui proposal Lenin. Sejak saat itulah Lenin dan pengikutnya disebut sebagai kaum Bolshevik (kaum Mayoritas). Dan pada Oktober 1917 mereka berhasil melakukan Revolusi Bolshevik.

Lenin berpendapat, politik tangan besi Partai Bolshevik merupakan suatu hal yang lumrah. Semua organisasi harus dikuasai dan dikendalikan oleh partai. Partai harus dipertahankan meski revolusi telah usai; dan struktur kekuasaan tidak boleh beralih ke tangan kaum borjuis. Sehingga, untuk mewujudkan sosialisme sebagai tujuan, partai harus terlebih dahulu memantapkan monopoli kekuasaan atau akumulasi sentral sebagai landasan pertumbuhan.

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa partai dikendalikan oleh segelintir elite politik, dan bukan kaum proletar (seperti yang dicita-citakan semula); sehingga yang terjadi bukan lagi “diktator proletariat”, tapi justru “diktator birokrasi oligarkis” yang menindas rakyat pekerja. Rekayasa ideologis model Lenin itu bisa dikatakan agak menyimpang dari marxisme karena Marx lebih menghendaki sasaran sebagai beriku: Tahap pertama: Terbentuknya masyarakat sosialis, di mana setiap orang memiliki hak yang sama atas hasil kerja yang sama.

Tahap Kedua: Terbentuknya masyarakat komunitas, yakni tatkala perlawanan kaum borjuis (kapitalis) sudah dipadamkan; dan pada kondisi itu tidak ada lagi kelas-kelas sosial.

Memang, Lenin cukup berjasa dalam menggarap lebih lanjut “teori hubungan dialektis” yang pertama dikembangkan oleh Marx. Bila Marx merumuskan konsep perjuangan proletariat yang bersifat umum, maka Lenin sudah berbicara pada tataran strategi dan taktik. Namun, untuk melengkapi tafsir marxisme ada baiknya juga dipelajari pemikiran-pemikiran Andre Gunder Frank, Paul Baran, Rosa Luxemburg, dan Antonio Gramsci (disamping para pengkritiknya dari kalangan intelektual muslim, semisal Dr Ali Syaria’ti dan Ayatullah Mutahhari; juga dari kalangan ekonom dan sosiolog borjuis-neoliberal).

Dua yang disebutkan terakhir, yakni Luxemburg dan Gramsci, justru mentorpedo pemikiran-pemikiran Lenin. Gramsci menentang kekerasan sebagai pembentuk hubungan sosialis baru. Menurutnya, rakyat pekerja harus secara politis dan sosial berkekuasaan besar sebelum mengambil alih kekuasaan. Menurut Gramsci, dalam partai harus dikembangkan praktik-praktik demokratis karena ia (partai) merupakan gambaran masyarakat baru.

Sementara itu, Luxemburg tidak menginginkan intervensi elite politik (kaum intelektual) dalam gerakan buruh. Revolusi harus lahir dari spontanitas kaum buruh. Mereka cukup diberi tahu bagaimana mematangkan kondisi obyektif.

Filsafat pembangunan (ekonomi) Partai Bolshevik tercermin dari upaya Lenin --- dan juga Stalin --- yang terus menerus mengejar pertumbuhan. Atas dasar itu, upaya penegakan pemerataan dianggap merupakan langkah kaum borjuis.

Model perjuangan Lenin seperti dikemukakan di atas berbeda dengan tujuan perjuangan “soekarnoisme” atau “marhaenisme”, yakni mencapai “suatu masyarakat adil, di mana tidak ada penindasan dan hisapan”. (Brosur yang ditulis oleh Bung Karno: “Mencapai Indonesia Merdeka” / MIM).

Bila Lenin mensyaratkan revolusi proletar sebagai titik awal perjuangannya --- yang kemudian dilanjutkan dengan pelestarian kekuasaan partai proletariat yang dikendalikan dengan politik tangan besi segelintir elite partai --- maka Bung Karno lebih memfokuskan pada upaya meraih kemerdekaan. Dalam brosur MIM, ia menulis: “Syarat yang pertama ialah, kita harus merdeka”. Kemudian, yang juga diinginkan Bung Karno, untuk mengisi kemerdekaan diperlukan instrumen kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip sosio-demokrasi (gotong royong). Dan, dalam masyarakat seperti itu, yang memegang kekuasaan haruslah kaum Marhaen dan bukan kaum ningrat serta kapitalis. Memang, kaum Marhaen sebagai human agencies dalam struktur produksi pertanian tidak dapat disamakan dengan buruh tani yang hanya memiliki aset tenaga dan skill, atau juga pengusaha pertanian yang hanya menguasai lahan, alat produksi, dan pendanaan; sehingga dari perspektif ini dapat dideskripsikan bahwa masyarakat Marhaen adalah masyarakat tani yang mampu memelihara works dan labor menyatu dengan alat-alat produksi. Dus, mereka menganggap aktivitas bertani sebagai way of life yang mengandung nilai-nilai spiritual, bukan hanya sekadar pemenuhan tuntutan material saja, seperti pada kapitalisme dan marxisme (sosialisme). Dengan kata lain, masyarakat tani (Marhaen) yang digambarkan oleh Bung Karno tidaklah sesempit orientasi perjuangan kaum Zapata di Meksiko, misalnya, yang hanya menuntut reformasi agraria (1920), yang terkenal dengan semboyan mereka “Tierra y Liberta” (tanah untuk kemerdekaan).

Perjuangan marhaenisme tidak pula menghalalkan perjuangan bersenjata seperti yang diperjuangkan kelompok revolusioner Zapatista (1990-an), pimpinan Subcomandante Marcos, di Meksiko; kendati agenda yang diperjuangkan oleh kelompok ini --- yakni pemerataan hasil pembangunan, hak asasi dan lingkungan hidup --- mungkin layak disandingkan dengan agenda marhaenisme.

Persoalannya sekarang, bila dikatakan “soekarnoisme” atau “marhaenisme” masih tetap aktual, bagaimana strategi resistensinya dalam menghadapi tekanan-tekanan akibat berbagai mekanisme internal (kebijakan negara) dan eksternal (“kapitalisme global” atau “neoliberalisme”)? Kontribusi marhaenisme pun dalam ranah teori-teori pembangunan masih perlu dipertanyakan. Setidaknya, bisakah ia bergaung seperti teori pembangunan yang digagas oleh Amartya Sen (Development as Freedom --- 1999), Anthony Giddens (The Third Way --- 1999), dan Hernando de Soto (The Mystery of Capital --- 2000)?

***

BILA dicermati, dari sekilas paparan di atas dapat disimpulkan bahwa marhaenisme hanya dimaksudkan untuk diterapkan di Indonesia, sedangkan marxisme-leninisme merupakan gerakan ideologi yang dicita-citakan untuk skala dunia. Dan yang terpenting, marhaenisme bukan marxisme, apalagi leninisme (marxisme-leninisme).

Kendati marhaenisme bisa dianggap sebagai penafsiran marxisme untuk diterapkan di Indonesia, namun Bung Karno pernah mengatakan bahwa yang dipakai hanya sebatas “Metoda Analisis Keadaan Kemasyarakatan” yang terkandung dalam marxisme, dan bukan ideologi atau filsafatnya. Sehingga terlalu gegabah untuk mengatakan bahwa Bung Karno adalah penganut marxisme (komunisme), mengingat penafsiran-penafsiran atas marxisme juga diadopsi oleh berbagai kelompok di beberapa tempat, misalnya saja di Inggris dengan Partai Buruhnya yang beraliran sosialis-demokrat (Tony Blair), di Belanda (Wim Kok) dan di Perancis dengan gerakan sosialismenya (Francois Mitterand). Dan patut dicatat, ada yang mengatakan bahwa dalam tataran tertentu gerakan “teologi pembebasan” di Amerika Latin --- yang di antaranya dipelopori oleh Gustavo Guiterrez --- juga menjadikan marxisme sebagai pisau analisis untuk membedah penyakit kronis dalam tubuh masyarakat.

***

PATUT pula dikemukakan bahwa tuntutan PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk berperan dalam pemerintahan selalu digagalkan oleh Bung Karno. Demikian pula dengan desakan mereka untuk membentuk Angkatan Kelima, setelah TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi.

Bung Karno juga, secara tegas, menolak tekanan untuk membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilancarkan oleh ribuan anggota CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) --- yang konon memiliki relasi dengan PKI --- terutama pada suatu pertemuan akbar di Istora Senayan (29 September 1965). Dan jangan lupa, ia pernah mengatakan, peristiwa G30S diakibatkan tiga hal. Pertama, adanya subversi Neo-kolonialisme (Nekolim). Kedua, adanya “orang-orang PKI” yang “keblinger”. Ketiga, adanya oknum-oknum (?) yang tidak benar.

Sayangnya, Bung Karno sering terjebak meminjam jargon-jargon revolusioner sosialisme. Meskipun revolusi yang ia maksudkan sebagai “eine Umgestaltung von Grundaus” (perubahan sampai ke akar-akarnya), tetapi ia berprinsip: “Ik werk niet met bommen en granaten” (saya bekerja tanpa bom dan granat). Bahkan Bung Karno pernah mengatakan bahwa Yesus sebagai seorang yang revolusioner, kendati ia (Yesus) bekerja tanpa kekerasan. Yang menyedihkan justru dengan gagasan revolusioner: Nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom), Bung Karno secara tragis terperangkap dalam kubangan fitnah. Apalagi, konon diduga, kejatuhannya juga didorong oleh kekuatan Amerika Serikat (CIA). Ini antara lain terungkap dari dokumen intelijen AS yang masuk dalam kategori top secret, yang sudah boleh dibeberkan untuk kalangan umum setelah berumur beberapa puluh tahun.

Perlu ditambahkan, pada awalnya Nasakom disebut “Nasimarx” (Nasionalisme, Islam, dan marxisme), lalu dirubah menjadi “Nasisos” (Nasionalisme, Islam, dan sosialisme). Namun, karena ketidaksenangan Bung Karno terhadap orang-orang PSI (Partai Sosialis Indonesia), maka akronim “sos” (sosialisme) diganti dengan “kom” (komunisme). Sedangkan huruf “i” (Islam) diganti atau dimekarkan menjadi “a” (agama), sehingga terbentuklah sebutan “Nasakom”.

Ada yang mengatakan Bung Karno seorang konseptor, kendati visinya belum dapat dijabarkan dalam bentuk kerangka besar (grand design). Ia pun seorang propagandis yang bisa mematangkan kondisi obyektif untuk terjadinya suatu perubahan. Mungkin kekurangannya, ia bukanlah organisatoris yang ulung. Padahal, untuk menciptakan suatu perubahan yang mendasar, setidaknya dibutuhkan empat elemen utama, yakni konseptor, organisasi, logistik (dana), dan propagandis (ahli propaganda). [**]

Jakarta, 17 / 8 / 2007.

___________________________________

Dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN (http://forumsptn-wacana-bung-karno.blogspot.com) dan Pemimpin Redaksi Jurnal DPD Plus DIGITAL.